JAKARTA - Menjelang 2026, arah kebijakan ekonomi nasional menunjukkan pergeseran penting.
Pemerintah tidak lagi hanya mengejar angka pertumbuhan semata, melainkan menekankan kualitas pertumbuhan yang mampu menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Sejumlah program prioritas pun disiapkan, dengan fokus utama pada sektor sosial, pangan, perumahan, serta reformasi fiskal.
Pendekatan ini dinilai krusial di tengah tantangan global dan kebutuhan domestik yang semakin kompleks. Ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh investasi besar dan ekspor, tetapi juga oleh seberapa kuat daya beli masyarakat serta seberapa merata manfaat pembangunan dirasakan.
Dalam konteks tersebut, sektor pangan dan perumahan mencuat sebagai dua pilar strategis yang diyakini mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.
Kebijakan Sosial dan Dampaknya ke Ekonomi Riil
Board of Advisors Prasasti, Hashim Djojohadikusumo, menilai sektor-sektor prioritas pemerintah memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang tepat di sektor sosial, pangan, dan perumahan akan memengaruhi konsumsi rumah tangga, investasi sektor riil, hingga produktivitas tenaga kerja.
“Pertumbuhan harus berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Luncheon Talk 2026 belum lama ini.
Ia menekankan bahwa program sosial yang saat ini dijalankan pemerintah tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kesejahteraan jangka pendek. Lebih dari itu, program-program tersebut dirancang untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang dapat menggerakkan roda ekonomi secara lebih luas.
Dengan desain kebijakan yang tepat, belanja negara di sektor sosial justru dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Program Makan Bergizi Gratis Dorong Permintaan Domestik
Salah satu program yang mendapat sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai daerah. Menurut Hashim, skala program tersebut menjadikannya instrumen penting dalam mendorong permintaan bahan pangan domestik.
Distribusi pangan untuk kebutuhan MBG akan melibatkan petani dan peternak lokal. Skema ini dinilai mampu memperkuat rantai pasok dalam negeri sekaligus memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan peternakan.
Dengan meningkatnya permintaan secara konsisten, petani dan peternak diharapkan memiliki insentif lebih kuat untuk meningkatkan produksi. Hal ini tidak hanya berdampak pada pendapatan mereka, tetapi juga pada stabilitas pasokan pangan nasional.
Dalam jangka menengah, penguatan sektor pangan melalui program MBG dipandang dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan sekaligus menjaga inflasi bahan pokok.
Perumahan sebagai Mesin Penggerak Ekonomi
Selain pangan, sektor perumahan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun sebagai upaya mengurangi backlog hunian yang masih besar. Program ini tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai penggerak ekonomi.
Hashim menyebut sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 mata rantai industri. Mulai dari bahan bangunan, manufaktur, logistik, hingga jasa konstruksi dan keuangan, semuanya terdampak oleh aktivitas pembangunan perumahan.
“Perumahan bisa menjadi motor pertumbuhan seperti yang terjadi di China,” ujar Hashim.
Menurutnya, pembangunan perumahan dalam skala besar dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan material domestik, serta mendorong investasi di berbagai sektor pendukung. Dampak berantai inilah yang menjadikan sektor perumahan sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Swasembada Pangan dan Efisiensi Produksi
Di sektor pangan, Hashim menekankan pentingnya upaya mencapai swasembada melalui intensifikasi, bukan sekadar ekspansi lahan. Pemerintah, kata dia, telah memangkas harga pupuk hingga 20% sebagai bagian dari strategi menekan biaya produksi petani.
Langkah tersebut dinilai tepat untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pertanian. Selama ini, salah satu kendala utama yang dihadapi petani adalah tingginya biaya input serta birokrasi distribusi yang berbelit.
Menurut Hashim, rantai pasok yang terlalu panjang justru menekan efisiensi dan mengurangi margin keuntungan petani. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan di tingkat akar rumput.
Reformasi Fiskal Jadi Penopang Keberlanjutan
Selain sektor riil, Hashim juga menyoroti pentingnya reformasi fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 2026. Ia menilai masih terdapat potensi kebocoran penerimaan negara yang dapat diatasi melalui penegakan hukum perpajakan yang lebih tegas dan sistematis.
Menurutnya, peningkatan penerimaan negara tidak selalu harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Sebaliknya, perbaikan kepatuhan dan penutupan celah kebocoran justru dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah.
“Tanpa menaikkan tarif pajak, pertumbuhan bisa tembus 8% jika kebocoran ditutup,” katanya.
Dengan ruang fiskal yang lebih kuat, pemerintah memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai program-program prioritas di sektor pangan, perumahan, dan sosial secara berkelanjutan.
Pertumbuhan Berkualitas sebagai Tujuan Utama
Pandangan Hashim menegaskan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi ke depan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan dasar masyarakat. Pangan dan perumahan bukan sekadar isu sosial, tetapi juga fondasi ekonomi yang menentukan daya tahan dan kualitas pertumbuhan.
Ketika masyarakat memiliki akses terhadap pangan bergizi dan hunian layak, produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Pada saat yang sama, sektor-sektor pendukung akan ikut tumbuh, menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Dengan kombinasi kebijakan sosial yang tepat, penguatan sektor riil, serta reformasi fiskal yang konsisten, pemerintah optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 2026 yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga kuat secara fundamental.
